WNI-SPR tak perlu resah dengan KTKLN

Indonesian

Dalam satu bulan terakhir ini, KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) menjadi topik yang hangat diantara rekan-rekan yang tinggal di Singapore. Ada beberapa pengalaman tidak mengenakkan tentang KTKLN ini seperti

Saya dan istri pagi ini berencana berangkat ke singapore dari bali bandara ngurah rai, kita ditahan di counter imigrasi karena ga punya KTKLN dan akhirnya tidak diperbolehkan untuk berangkat. (Indosing – 22 Mei 2011)

Sampai-sampai pada tanggal 25-26 Juni 2011 lalu, KBRI Singapura pun perlu mengundang narasumber dari BNP2TKI untuk membahas masalah ini. Dan hasilnya? Nihil, karena KTKLN tetap meresahkan TKI di Singapura (Ketidakjelasan Tujuan KTKLN Meresahkan TKI di Singapura, Pedoman News – 28 Juni 2011)

Tulisan ini saya buat untuk melihat KTKLN dilihat dari sudut pandang penduduk tetap Singapore (Singapore Permanent Resident), sehingga dapat mengurangi keresahan rekan-rekan.

Apakah itu KTKLN

Definisi KTKLN merujuk pada UU Tenaga kerja, UU No. 39 Tahun 2004 (selengkapnya dapat dilihat disini), Bab 1 Pasal 1 uraian no. 11.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Apakah TKI Mandiri

Hampir seluruh pasal didalam UU No. 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan TKI di luar wilayah Indonesia, oleh perusahaan yang memiliki ijin di Indonesia; kecuali dalam Bab 14 Pasal 105 dan Pasal 106. Bab 14 memuat ketentuan lain-lain tentang TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan. Kedua pasal ini kemudian dijadikan rujukan oleh Kepala BNP2TKI untuk mengeluarkan petunjuk teknis untuk TKI Mandiri melalui peraturan kepala BNP2TKI (PER.04/KA/V/2011).

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun TKI Mandiri dapat dikatakan sebagai,

TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan

Apakah Singapore Permanent Residence

Definisi Singapore Permanent Residence (SPR) tentunya ada didalam Imigration Act-nya Singapore. Tetapi permanent resident itu sendiri menurut Wikipedia

Permanent residency refers to a person’s visa status: the person is allowed to reside indefinitely within a country of which he or she is not a citizen. A person with such status is known as a permanent resident.

. Jadi secara harfiah, SPR merujuk pada ijin tinggal/menetap secara permanen di Singapore yang diberikan kepada bukan warganegara Singapore.

 

Sejauh mana UU TK dan aturan BNP2TKI itu dapat mengikat WNI-SPR?

Pada prinsipnya UU TK tersebut berlaku dan mengikat WNI dan perusahaan yang tercatat di Indonesia yang melakukan kontrak lokal. Jangkauan UU TK tersebut dapat diperluas ke negara lain dengan perjanjian dan ratifikasi.

Oleh karena itu, jika UU TK ditambah peraturan Ka BNP2TKI tersebut adalah produk hukum yang tidak mengandung cacat hukum ; maka kategori TKI dibawah ini akan terkena dampaknya;

1. TKI yang mendaftarkan diri ke Departement Tenaga Kerja Kota/Kabupaten dan kemudian berangkat dan bekerja di LN secara mandiri
2. TKI yang diberangkatkan oleh perusahaan yang tercatat di Indonesia untuk ditempatkan di LN

, tetapi WNI-SPR tidak dapat dijadikan dasar pengenaan aturan tersebut.

WNI-SPR

WNI-SPR merupakan bukti residensial/tinggal menetap atau ijin tinggal di Singapore. Status WNI-SPR tidak semerta-merta adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Agar bisa disebut sebagai TKI diperlukan beberapa syarat:

1. Warganegara Indonesia
2. Memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah

Sehingga bisa saja WNI-SPR adalah pemberi upah dan tidak memenuhi syarat no. 2. Bisa pula WNI-SPR bekerja paruh waktu tanpa didukung oleh kontrak kerja, dan sebagainya.

Jadi kepemilikan status SPR tidak bisa secara langsung dijadikan alasan untuk meminta WNI-SPR membuat KTKLN. Petugas imigrasi pun tidak boleh mencekal WNI-SPR atas dasar ketiadaan KTKLN, karena bertentangan dengan UU Imigrasi.

Ada beberapa pembuktian yang harus dilakukan oleh petugas agar dapat mengenakan aturan tersebut kepada WNI-SPR yaitu:

1. Bukti bahwa WNI-SPR tersebut memiliki perjanjian kerja yang masih berlaku (kontrak kerja)
2. Bukti bahwa WNI-SPR tersebut terdaftar di Departement Tenaga Kerja Kota/Kabupaten
3. Bukti bahwa WNI-SPR tersebut memiliki visa kerja

Ketiga-tiganya harus dibuktikan secara bersama-sama, jika tidak maka KTKLN tidak wajib.

Meskipun didalam passport tertera kolom pekerjaan, informasi tersebut hanya dapat digunakan untuk menyatakan bahwa WNI-SPR pernah bekerja sebagai pekerjaan yang dimaksud.

So – WNI-SPR tak perlu resah dengan KTKLN.

June 28, 2011 · cakriwut · 8 Comments
Tags: ,  · Posted in: Others, Society

8 Responses

  1. Hengky - June 29, 2011

    Gimana kalau yang masih pegang EP, Cak? Thanks

  2. cakriwut - June 29, 2011

    Hello Hengky, apa kabar?

    UU tersebut tidak mengenal EP; tetapi hanya mengenal TKI penempatan dan TKI mandiri. Anggaplah UU tersebut tidak memiliki cacat hukum, maka TKI penempatan wajib memiliki KTKLN sedangkan TKI mandiri hanya diharuskan melapor. Nah ini ada catatan dari IPA, yang mencoba menelaah UU tersebut secara seksama http://ipavoices.wordpress.com/2011/06/28/ktkln-bagi-pekerja-profesional-indonesia-di-luar-negeri-kebijakan-mendadak-yang-dipaksakan/ .

    Saran saya, abaikan saja KTKLN itu; dan jangan mudah diintimidasi.

    -Riwut-

  3. yulianto - June 29, 2011

    Ahh ini mah cuma buat alesan saja supaya petugas bisa memeras seenaknya, ga jelas apa gunanya kartu ini,emang peraturan di indonesia makin lama makin konyol dan ga msk akal, soalnya pejabat2 nya jg mikirnya duit doang..

  4. august - April 10, 2012

    Tapi keadaan yang ada KTKLN di pakai oleh bajingan2 BNP2TKI untuk memeras pekerja luar negeri terutama TKW yg biasa pendidikan dan pengetahuannya rendah…. apply KTKLN pun harus bayar asuransi yang gak jelas larinya duit tersebut…

    Indonessia Raya… tapi sayang… Indonesiaku tercinta banyak sekali bajingan2 derkedok BNP2TKI… bullshit banget

  5. Tini - May 14, 2012

    Thanks for info.

    I am a Singapore PR too and was held up in Jakarta airport imigration counter for the same thing yesterday. He didnt want to let me through unless if I make the KTKLN even after all the reasonings.

    Orang yg antri di belakang saya akhirnya mundur dan buat KTKLN itu. Saya mundur, antri di barisan lain, tidak ditanya apa2 dan berangkat seperti biasa.

  6. Fann - March 1, 2013

    Pak apakah kalau bekerja di luar negri (swasta) dan saat ini inin membeli rumah di indonesia untuk investasi dgn KPR. Untuk membeli property dihasruskan memiliki NPWP, nah saat ini sdh mau ngurus NPWP, yang saya tanyakan bila bekerja di singapore apakah ada kewajiban untuk mebayar pajak di indonesia? Ataukah pajak bisa dianggap 0? Kalau mmg hrs membayar pajak Indonesia, gaji di sgpr bila di kurs kan ke idr tentunya akan besar sehingga bila menikuti peraturan pajak penghasilan diatas 200 juta per tahun , maka pajak yg harus dibayarkan juga sangat besar, padahal cari uangnya kan di singapore dan sudah bayar pajak singapore pula karena status PR berkewqjiban membayar pajak penghasilan. Bagaimana?terima kasih atas pencerahannya.

  7. siti - October 14, 2014

    Saya ibu rumah tangga dan SPR di sini,sudah 7 th lamanya nggak pernah pulang ke indonesia jika nanti saya pulang ke indonesia apa akan ada kendala di imigrasi soal ktkln,karena terus terang saja saya belum faham betul soal ktkln ini,mohon infonya thanks…

  8. cakriwut - January 18, 2015

    KTKLN sudah dihapuskan oleh Presiden Jokowi, jadi tidak perlu resah.

    Salam,

    Riwut

Leave a Reply